Aturan dari tingkat pusat yang menjadi acuan utama dalam tata kelola hutan dan perlindungan hak masyarakat secara menyeluruh.
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Ada
Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Data Peraturan Daerah
Aturan yang disusun berdasarkan konteks dan kebutuhan lokal di Papua dan Papua Barat, termasuk perlindungan hak ulayat dan wilayah adat.
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penanganan Khusus Terhadap Komunitas Adat Terpencil
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat
Perdasi Papua Barat No. 4 Tahun 2013 tentang tata cara pengakuan wilayah adat di Provinsi Papua Barat
Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat